Categories
Berita

Wawancara Sri Mulyani

Beberapa bulan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) supaya defsit bisa di atas 3 persen. Pertama, beberapa bulan lalu saya belum di sini, jadi tak bisa berkomentar. Tapi, kedua, Undang-Undang Keuangan Negara yang menyebutkan 3 persen itu diciptakan oleh pemerintah dan DPR sehabis krisis ekonomi.

Waktu itu, defsit ataupun exposure utang Indonesia tinggi, maka harus melakukan langkah-langkah yang harus diformalkan untuk mengunci komitmen yang disebut kebijakan fskal. Itu pun dilakukan oleh Eropa, tapi dilanggar. Makanya mereka krisis. Jadi saya rasa pada tingkat kebijakan fskal bukan pada defsit mana, tapi narasinya kredibel atau tidak. Kalau Anda tibatiba bikin perpu menaikkan defsit 3 persen karena APBN dari awal tidak kredibel, ceritanya akan makin rusak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *